Ilustrasi gedung sate di Bandung (Foto: bandungtravelguide)
BANDUNG- Nama Provinsi Jawa Barat diusulkan diubah menjadi Provinsi Pasundan. Alasannya, nama Jawa Barat dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang.
Pihak yang mengusulkan perubahan nama itu adalah Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat. Mereka menyampaikan usulannya ke Komisi A DPRD Jawa Barat, Kamis (25/7/2013).
Juru Bicara Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat, Asep Saeful Muhtadi, mengatakan, nama Jawa Barat tidak lagi relevan. Jawa Barat tidak punya arti filosofis, yang ada hanya menunjukkan Jawa Barat adalah provinsi paling barat dari Pulau Jawa.
"Padahal saat ini ada dua provinsi yang berada di bagian barat Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta dan Banten. Jadi nama Jawa Barat sudah tidak relevan," ujar Asep.
Tak hanya itu, nama Jawa Barat tidak mencerminkan ciri khas Kesundaan. Akibatnya warga Jawa Barat kehilangan jati dirinya dan tidak punya kekuatan berarti untuk berperan di tingkat nasional.
Jika nama Jawa Barat diganti, Asep berkeyakinan itu akan berdampak pada psikologis jati diri masyarakat. "Kalau selama ini banyak yang mengkritik kenapa tokoh Jawa Barat tidak ada yang maju ke nasional, karena memang jati dirinya belum ada," tegasnya.
Asep mengatakan, nama baru yang jadi pengganti nama Jawa Barat diharapkan memiliki identitas Kesundaan. Itu akan berdampak pada identitas politis masyarakat Sunda.
"Nama Pasundan itu hanya salah satu yang diusulkan. Itu bukan nama mutlak. Tapi kita berharap nama pengganti Jawa Barat nanti mencerminkan Kesundaan yang jadi ciri khas orang Sunda," tandas Asep.
Pihak yang mengusulkan perubahan nama itu adalah Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat. Mereka menyampaikan usulannya ke Komisi A DPRD Jawa Barat, Kamis (25/7/2013).
Juru Bicara Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat, Asep Saeful Muhtadi, mengatakan, nama Jawa Barat tidak lagi relevan. Jawa Barat tidak punya arti filosofis, yang ada hanya menunjukkan Jawa Barat adalah provinsi paling barat dari Pulau Jawa.
"Padahal saat ini ada dua provinsi yang berada di bagian barat Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta dan Banten. Jadi nama Jawa Barat sudah tidak relevan," ujar Asep.
Tak hanya itu, nama Jawa Barat tidak mencerminkan ciri khas Kesundaan. Akibatnya warga Jawa Barat kehilangan jati dirinya dan tidak punya kekuatan berarti untuk berperan di tingkat nasional.
Jika nama Jawa Barat diganti, Asep berkeyakinan itu akan berdampak pada psikologis jati diri masyarakat. "Kalau selama ini banyak yang mengkritik kenapa tokoh Jawa Barat tidak ada yang maju ke nasional, karena memang jati dirinya belum ada," tegasnya.
Asep mengatakan, nama baru yang jadi pengganti nama Jawa Barat diharapkan memiliki identitas Kesundaan. Itu akan berdampak pada identitas politis masyarakat Sunda.
"Nama Pasundan itu hanya salah satu yang diusulkan. Itu bukan nama mutlak. Tapi kita berharap nama pengganti Jawa Barat nanti mencerminkan Kesundaan yang jadi ciri khas orang Sunda," tandas Asep.
Sementara itu,Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Uu Rukmana, mengatakan usulan yang disampaikan ke Komisis A itu, akan dibahas lebih dulu dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah daerah di Jawa Barat.
"Nantinya harus ada jalan keluar dan keputusan bersama. Jangan sampai nanti justru ada perpecahan di Jawa Barat," kata Uu, Jumat (26/7/2013).
Soal keputusan akhir soal pergantian nama itu, apakah terjadi atau tidak. Dia berharap itu tidak kontraproduktif. Oleh karena itu, DPRD tidak akan gegabah mengambil sikap.
Sementara anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, Deden Darmansyah, mengatakan jika usulan pergantian nama itu harus dikaji dengan matang. Bahkan perlu hati-hati. "Kita harus kaji. Dan dalam melakukan kajian ini semuanya harus hati-hati," ungkapnya.
Menurutnya, semua anggota DPRD belum tentu sepakat terkait usulan itu. Apalagi jika usulan itu kemudian dikaitkan dengan marjinalisasi kesukuan. Sebab di Jawa Barat bukan hanya terdiri dari suku Sunda. "Meskipun terlihat sederhana, penggantian nama ini cukup krusial," ujar Deden.
Menurutnya, penggantian nama Jawa Barat harus disertai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950, tentang pembentukan Jawa Barat. Jadi urusan penggantian nama merupakan urusan pemerintah pusat.
Jika ternyata DPRD dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, setuju soal penggantian nama, itu akan diusulkan ke pemerintah pusat. Tapi pihaknya juga harus berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI karena harus mengubah undang-undang yang ada.
Usulan penggantian nama itu diserahkan ke Komisi A DPRD Jawa Barat, kemarin. Alasannya, nama Jawa Barat dinilai sudah tidak relevan. Jawa Barat dinilai hanya merujuk pada pulau Jawa bagian barat. Kenyataannya di pulau Jawa bagian barat ada dua provinsi yaitu Banten dan DKI Jakarta.
Selain itu, nama Jawa Barat dinilai tidak mencerminkan ciri khas Kesundaan. Akibatnya warga Jawa Barat kehilangan jati dirinya dan tidak punya kekuatan berarti untuk berperan di tingkat nasional. Salah satu nama yang diusulkan adalah Provinsi Pasundan.
"Nantinya harus ada jalan keluar dan keputusan bersama. Jangan sampai nanti justru ada perpecahan di Jawa Barat," kata Uu, Jumat (26/7/2013).
Soal keputusan akhir soal pergantian nama itu, apakah terjadi atau tidak. Dia berharap itu tidak kontraproduktif. Oleh karena itu, DPRD tidak akan gegabah mengambil sikap.
Sementara anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, Deden Darmansyah, mengatakan jika usulan pergantian nama itu harus dikaji dengan matang. Bahkan perlu hati-hati. "Kita harus kaji. Dan dalam melakukan kajian ini semuanya harus hati-hati," ungkapnya.
Menurutnya, semua anggota DPRD belum tentu sepakat terkait usulan itu. Apalagi jika usulan itu kemudian dikaitkan dengan marjinalisasi kesukuan. Sebab di Jawa Barat bukan hanya terdiri dari suku Sunda. "Meskipun terlihat sederhana, penggantian nama ini cukup krusial," ujar Deden.
Menurutnya, penggantian nama Jawa Barat harus disertai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950, tentang pembentukan Jawa Barat. Jadi urusan penggantian nama merupakan urusan pemerintah pusat.
Jika ternyata DPRD dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, setuju soal penggantian nama, itu akan diusulkan ke pemerintah pusat. Tapi pihaknya juga harus berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI karena harus mengubah undang-undang yang ada.
Usulan penggantian nama itu diserahkan ke Komisi A DPRD Jawa Barat, kemarin. Alasannya, nama Jawa Barat dinilai sudah tidak relevan. Jawa Barat dinilai hanya merujuk pada pulau Jawa bagian barat. Kenyataannya di pulau Jawa bagian barat ada dua provinsi yaitu Banten dan DKI Jakarta.
Selain itu, nama Jawa Barat dinilai tidak mencerminkan ciri khas Kesundaan. Akibatnya warga Jawa Barat kehilangan jati dirinya dan tidak punya kekuatan berarti untuk berperan di tingkat nasional. Salah satu nama yang diusulkan adalah Provinsi Pasundan.
okezone.com
Posting Komentar