jakarta-Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine, kembali didemo oleh warganya, Rabu (25/9/2013).
Sekitar ratusan orang yang mengatasnamakan warga setempat, menggelar aksi untuk menolak Susan Jasmine sebagai Lurah Lenteng Agung. Aksi itu, digelar di depan Kantor Kelurahan Lenteng Agung.
Menurut perwakilan warga, Naseri Nasrullah, aksi tersebut adalah respons terhadap"Kebisuan" Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atas surat penolakan mereka terhadap lurah tersebut.
"Kami tidak membenci gubernur, wakil gubernur, ataupun Lurah Lenteng Agung. Kami hanya tidak setuju atas kebijakan penempatan lurah yang tidak mempertimbangkan aspek sosiokultural dan aspirasi masyarakat setempat," ujarnya, Rabu (25/9/2013).
Seperti dikutip dari Tribunnews, massa itu melakukan doa bersama serta menggelar aksi tanda tangan dengan membentangkan kain putih sepanjang 50 meter sebagai bukti penolakan warga terhadap Lurah Susan.
Massa juga membawa bendera kuning dalam aksi mereka, sebagai simbolisasi matinya hati nurani Pemprov yang tidak mendengarkan tuntutan warga Lenteng Agung
Perlu diketahui, ketika Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine dilantik Juli 2013 lalu, sejumlah warga mulai resah. Warga yang resah tersebut membentuk forum untuk menyampaikan keberatan mereka ke pihak Balai Kota DKI Jakarta.
"Kami pikirkan cara bagaimana memprotes kebijakan ini," ujar juru bicara Forum Warga Lenteng Agung, Mochamad Rusli, ketika itu. Maka, dibentuklah forum untuk menyampaikan keberatan mereka ke pihak Balai Kota DKI Jakarta.
Sasaran protes warga ketika itu langsung merujuk ke pusat. Usai diterapkannya kebijakan lelang jabatan, wewenang penempatan lurah ada di Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melalui Badan Kepegawaian Daerah. Lurah Susan, yang lolos seleksi, mau tak mau ditempatkan di Lenteng Agung.
"Lurah Susan korban lelang jabatan, maka kami (semula) tak protes ke dia," ujar Rusli.
Setelah dibentuk forum, warga mulai mengggalang dukungan. Rusli mengklaim ada lebih dari seratus majelis taklim di Lenteng Agung yang sudah sepakat menolak pemimpin non-muslim. Forum Warga Lenteng Agung sendiri diketuai tokoh lokal bernama Nasri Nasrullah.
"Kami juga berhasil mengumpulkan 1.500 kartu tanda penduduk (KTP) dan 2.300 tanda-tangan. Semua meminta agar lurah Susan dipindah ke tempat lain," ujar Rusli.
Proses penggalangan dukungan berlangsung selama satu bulan. Senin, 26 Agustus 2013 lalu, berkas permohonan warga penolak Lurah Susan dikirim ke pihak Balai Kota.
Permintaan itu langsung ditolak Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan pemerintah tak akan merotasi lurah Susan.[tribun]
Sekitar ratusan orang yang mengatasnamakan warga setempat, menggelar aksi untuk menolak Susan Jasmine sebagai Lurah Lenteng Agung. Aksi itu, digelar di depan Kantor Kelurahan Lenteng Agung.
Menurut perwakilan warga, Naseri Nasrullah, aksi tersebut adalah respons terhadap"Kebisuan" Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atas surat penolakan mereka terhadap lurah tersebut.
"Kami tidak membenci gubernur, wakil gubernur, ataupun Lurah Lenteng Agung. Kami hanya tidak setuju atas kebijakan penempatan lurah yang tidak mempertimbangkan aspek sosiokultural dan aspirasi masyarakat setempat," ujarnya, Rabu (25/9/2013).
Seperti dikutip dari Tribunnews, massa itu melakukan doa bersama serta menggelar aksi tanda tangan dengan membentangkan kain putih sepanjang 50 meter sebagai bukti penolakan warga terhadap Lurah Susan.
Massa juga membawa bendera kuning dalam aksi mereka, sebagai simbolisasi matinya hati nurani Pemprov yang tidak mendengarkan tuntutan warga Lenteng Agung
Perlu diketahui, ketika Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine dilantik Juli 2013 lalu, sejumlah warga mulai resah. Warga yang resah tersebut membentuk forum untuk menyampaikan keberatan mereka ke pihak Balai Kota DKI Jakarta.
"Kami pikirkan cara bagaimana memprotes kebijakan ini," ujar juru bicara Forum Warga Lenteng Agung, Mochamad Rusli, ketika itu. Maka, dibentuklah forum untuk menyampaikan keberatan mereka ke pihak Balai Kota DKI Jakarta.
Sasaran protes warga ketika itu langsung merujuk ke pusat. Usai diterapkannya kebijakan lelang jabatan, wewenang penempatan lurah ada di Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melalui Badan Kepegawaian Daerah. Lurah Susan, yang lolos seleksi, mau tak mau ditempatkan di Lenteng Agung.
"Lurah Susan korban lelang jabatan, maka kami (semula) tak protes ke dia," ujar Rusli.
Setelah dibentuk forum, warga mulai mengggalang dukungan. Rusli mengklaim ada lebih dari seratus majelis taklim di Lenteng Agung yang sudah sepakat menolak pemimpin non-muslim. Forum Warga Lenteng Agung sendiri diketuai tokoh lokal bernama Nasri Nasrullah.
"Kami juga berhasil mengumpulkan 1.500 kartu tanda penduduk (KTP) dan 2.300 tanda-tangan. Semua meminta agar lurah Susan dipindah ke tempat lain," ujar Rusli.
Proses penggalangan dukungan berlangsung selama satu bulan. Senin, 26 Agustus 2013 lalu, berkas permohonan warga penolak Lurah Susan dikirim ke pihak Balai Kota.
Permintaan itu langsung ditolak Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan pemerintah tak akan merotasi lurah Susan.[tribun]
Posting Komentar