Muhammadiyah, salah satu ormas terbesar di Indonesia.
JAKARTA -- Guna menciptakan keadilan agraria, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan gagasan agar pemerintah bisa menatapkan lahan abadi untuk rakyat. Lahan itu bisa dipergunakan untuk areal pertanian sehingga bisa berdaya guna.
Muhammadiyah, menurut Bendahara PP Muhammadiyah Anwar Abbas, mendukung rencana Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji, yang bermasud untuk melakukan pemanfaatan agar tercipta keadilan dalam kepemilikan tanah.
PP Muhammadiyah, menurut Anwar, sebenarnya sejak Tanwir tahun 2009 di Lampung, sudah menyadari dan melihat dampak-dampak negative yang ditimbulkan oleh ketimpangan-ketimpangan ini.
Untuk itu, melalui buku kecil yang berjudul “Revitalisasi visi dan karakter bangsa,” diterbitkan untuk pertama kalinya tahun 2009.
PP Muhammadiyah sejak lama telah mengagendakan salah satu yang harus direvitalisasi dalam bidang ekonomi adalah masalah reformasi agraria.
“Menurut Muhammadiyah, ini penting dilakukan untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan dan mengendalikan konversi lahan yang merugikan rakyat,” katanya.
Untuk itu Anwar menambahkan, melalui penataan asset pertanahan, redistribusi lahan serta pemberian akses tanah negara kepada masyarakat miskin mendesak untuk dilakukan.
Muhammadiyah, menurut Bendahara PP Muhammadiyah Anwar Abbas, mendukung rencana Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji, yang bermasud untuk melakukan pemanfaatan agar tercipta keadilan dalam kepemilikan tanah.
PP Muhammadiyah, menurut Anwar, sebenarnya sejak Tanwir tahun 2009 di Lampung, sudah menyadari dan melihat dampak-dampak negative yang ditimbulkan oleh ketimpangan-ketimpangan ini.
Untuk itu, melalui buku kecil yang berjudul “Revitalisasi visi dan karakter bangsa,” diterbitkan untuk pertama kalinya tahun 2009.
PP Muhammadiyah sejak lama telah mengagendakan salah satu yang harus direvitalisasi dalam bidang ekonomi adalah masalah reformasi agraria.
“Menurut Muhammadiyah, ini penting dilakukan untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan dan mengendalikan konversi lahan yang merugikan rakyat,” katanya.
Untuk itu Anwar menambahkan, melalui penataan asset pertanahan, redistribusi lahan serta pemberian akses tanah negara kepada masyarakat miskin mendesak untuk dilakukan.
REPUBLIKA.CO.ID
Posting Komentar