Ketua PB NU Said Aqil Siradj saat berpidato dalam Harlah ke-90 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Senin (27/5) malam
WONOSOBO -- Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh menginstruksikan NU menjalankan politik tingkat tinggi dan menghindari bermain di politik kelas rendah.
"Politik tingkat tinggi di sini adalah politik kenegaraan, politik kerakyatan, dan politik etika," kata Kiai Sahal saat pembukaan Rapat Pleno PBNU di Kampus Universitas Sains Al Quran, Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (7/9).
Kiai Sahal mengatakan, melalui politik tingkat tinggi, NU diharapkan bisa meningkatkan peranannya dalam membantu pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat.
Berbicara terpisah Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj menyatakan NU secara kelembagaan harus menghindari politik praktis. "NU secara lembaga tidak boleh terseret dalam dukung mendukung politik praktis, baik itu pileg, pilbub atau pilwali, serta pilgub sampai pilpres," katanya.
Namun, lanjut Said Aqil, secara pribadi orang NU tidak dilarang berpolitik karena itu merupakan hak warga negara.
"Kalau ada orang NU berpolitik itu wajar, tapi jangan membawa-bawa organisasi," katanya.
Said Aqil menyatakan jajaran Tanfidziyah PBNU siap menjalankan instruksi Rais Aam seperti yang tertuang dalam AD/ART organisasi, yaitu memberikan sanksi kepada pengurus harian yang terlibat dalam politik praktis.
Rapat pleno PBNU dijadwalkan berlangsung selama dua hari yakni Sabtu (7/9) hingga Ahad (8/9), dengan agenda membahas persoalan internal organisasi dan persoalan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rapat pleno diikuti sekitar 200 orang pengurus harian Syuriyah, Tanfidziyah, Mustasyar, A'wan, serta ketua di semua lembaga, lajnah, dan badan otonom di bawah naungan PBNU.
Sekretaris Panitia Rapat Pleno PBNU 2013 Sulton Fatoni menjelaskan rapat pleno merupakan forum permusyawaratan di jenjang ketiga setelah muktamar serta musyawarah nasional dan konferensi besar.
"Ini rapat pleno kedua di kepengurusan PBNU masa khidmad 2010 ? 2015. Yang pertama dilaksanakan tahun 2011 lalu di Yogyakarta," tutup Kiai Said.
"Politik tingkat tinggi di sini adalah politik kenegaraan, politik kerakyatan, dan politik etika," kata Kiai Sahal saat pembukaan Rapat Pleno PBNU di Kampus Universitas Sains Al Quran, Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (7/9).
Kiai Sahal mengatakan, melalui politik tingkat tinggi, NU diharapkan bisa meningkatkan peranannya dalam membantu pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat.
Berbicara terpisah Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj menyatakan NU secara kelembagaan harus menghindari politik praktis. "NU secara lembaga tidak boleh terseret dalam dukung mendukung politik praktis, baik itu pileg, pilbub atau pilwali, serta pilgub sampai pilpres," katanya.
Namun, lanjut Said Aqil, secara pribadi orang NU tidak dilarang berpolitik karena itu merupakan hak warga negara.
"Kalau ada orang NU berpolitik itu wajar, tapi jangan membawa-bawa organisasi," katanya.
Said Aqil menyatakan jajaran Tanfidziyah PBNU siap menjalankan instruksi Rais Aam seperti yang tertuang dalam AD/ART organisasi, yaitu memberikan sanksi kepada pengurus harian yang terlibat dalam politik praktis.
Rapat pleno PBNU dijadwalkan berlangsung selama dua hari yakni Sabtu (7/9) hingga Ahad (8/9), dengan agenda membahas persoalan internal organisasi dan persoalan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rapat pleno diikuti sekitar 200 orang pengurus harian Syuriyah, Tanfidziyah, Mustasyar, A'wan, serta ketua di semua lembaga, lajnah, dan badan otonom di bawah naungan PBNU.
Sekretaris Panitia Rapat Pleno PBNU 2013 Sulton Fatoni menjelaskan rapat pleno merupakan forum permusyawaratan di jenjang ketiga setelah muktamar serta musyawarah nasional dan konferensi besar.
"Ini rapat pleno kedua di kepengurusan PBNU masa khidmad 2010 ? 2015. Yang pertama dilaksanakan tahun 2011 lalu di Yogyakarta," tutup Kiai Said.
REPUBLIKA.CO.ID
Posting Komentar