PKS: Revisi Pilpres Harus Menyeluruh, tidak Parsial

Indra, SH – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PKS

Jakarta. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PKS, Indra berpendapat revisi terhadap UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) bila perlu dilakukan menyeluruh tidak parsial.

“Sejak awal PKS berpendapat UU itu semestinya direvisi banyak. Kami melihat setidaknya ada 13 item yang perlu direvisi,” kata Indra, Sabtu (28/9/2013).

Selain presidential threshold atau ambang batas pencalonan Presiden maka hal lain yang perlu dibahas adalah soal pengaturan dana kampanye capres, batas pendidikan capres, rangkap jabatan presiden, perlu tidaknya izin dari presiden jika kepala daerah jadi capres, dan berbagai masalah lainnya.

“Pekan depan Baleg DPR akan rapat lagi bahas RUU Pilpres ini. Semoga ada keputusan di lobi tingkat partai,” kata Indra.

Menurut Indra, penggunaan dana kampanye capres harus mendapatkan perhatian sebab rentan  inflitrasi bantuan dana asing.

“Kalau itu terjadi maka suara rakyat bisa dibeli dengan dana asing itu,” ujar Indra.

Untuk tingkat pendidikan capres, Indra mengatakan syarat capres minimal SMA perlu diubah dalam revisi UU Pilpres.

“Masak negara sebesar Indonesia dimana siswa-siswanya mampu meraih berbagai juara di level internasional Presidennya nanti cuma dipimpin lulusan SMA,” ujar Indra.

Menurut Indra begitu banyaknya masalah yang perlu dibicarakan dalam RUU Pilpres ini sehingga harus serius diselesaikan menjelang Pilpres yang tidak lama lagi berlangsung.

“Bicara Pilpres bukan saja soal presidential threshold tapi banyak yang lain,” kata Indra. (tbn/sbb/dakwatuna)