Ali Masykur MusaFoto: sayangi.com/Emil
Yogyakarta, - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Ali Masykur Musa membenarkan adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di daerah setempat.
"Setiap tahun kami memang memeriksa Banten, misalnya terkait Bansos dan infrastruktur secara berkala. Temuan kami penyaluran Bansos memang tidak tepat sasaran," kata Ali Masykur seusai menjadi pembicara dalam seminar di Yogyakarta, Rabu (9/10/2013).
Menurut dia, indikasi ketidaktepatan pemanfaatan dana bansos yang bersumber dari APBD secara mendasar dapat dibuktikan melalui kondisi masih banyaknya orang miskin di daerah tersebut. Sementara infrastruktur di daerah tersebut juga masih dinilai belum memadai sebagai daerah penyangga.
"Dia adalah daerah penyangga, masak daerah penyangga miskin. Infrastrukturnya juga masih hancur-hancuran," kata anggota Konvensi Capres Partai Demokrat tersebut.
Padahal, kata dia, sebagai daerah penyangga seharusnya provinsi banten dapat melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) secara signifikan, serta pembangunan infrastruktur yang lebih maju dari daerah lainnya.
"Ironisnya orang yang tidak sekolah di Banten masih banyak," jelasnya.
Menurut dia, indikasi ketidaktepatan pemanfaatan dana bansos yang bersumber dari APBD secara mendasar dapat dibuktikan melalui kondisi masih banyaknya orang miskin di daerah tersebut. Sementara infrastruktur di daerah tersebut juga masih dinilai belum memadai sebagai daerah penyangga.
"Dia adalah daerah penyangga, masak daerah penyangga miskin. Infrastrukturnya juga masih hancur-hancuran," kata anggota Konvensi Capres Partai Demokrat tersebut.
Padahal, kata dia, sebagai daerah penyangga seharusnya provinsi banten dapat melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) secara signifikan, serta pembangunan infrastruktur yang lebih maju dari daerah lainnya.
"Ironisnya orang yang tidak sekolah di Banten masih banyak," jelasnya.
Sementara saat ditanya berapa nilai penyimpangan yang dilakukan oleh Pemda Banten, Ali Masykur masih belum dapat menyebutkannya.
"Kalau jumlahnya saya perlu buka dokumen dulu,"katanya.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, APBD Provinsi Banten tahun 2013 ini menunjukkan tingkat pemborosan yang tinggi. Selain itu, APBD Banten juga dinilai rawan dikorupsi. (MI/Ant)
"Kalau jumlahnya saya perlu buka dokumen dulu,"katanya.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, APBD Provinsi Banten tahun 2013 ini menunjukkan tingkat pemborosan yang tinggi. Selain itu, APBD Banten juga dinilai rawan dikorupsi. (MI/Ant)
Posting Komentar