Telegram Rahasia Penarikan Kebijakan Jilbab Polwan Dinilai Mengecewakan

Terbitnya telegram rahasia (TR) tentang penarikan kebijakan polisi wanita (polwan) berjilbab disayangkan oleh komisi kepolisian nasional (Kompolnas). Bahkan, anggota Kompolnas mengungkapkan kekecewaan atas terbitnya telegram rahasia yang membuat polwan tertunda menutup auratnya itu.

Dikutip dari Republika Online, anggota Kompolnas Hamidah Abdurahman mengungkapkan, suka cita yang polwan Muslimah rasakan sudah menderu ketika Kapolri menginjinkan penggunaan jilbab beberapa pekan lalu. Sehingga, dengan isi TR yang justru berlawanan dengan pernyataan Kapolri ini malah akan membuat polwan kecewa.

“Ini jelas sangat mengecewakan, belum lama polwan muslimah bereuforia atas restu lisan yang diberikan oleh Kapolri, mereka malah harus menerima ini,” ujar Hamidah, Jumat (29/11).

Hamidah mengatakan, sebenarnya ia telah membaca gelagat akan adanya penerbitan TR ini yang justru tidak memberikan kebebasan kepada polwan untuk berjilbab seperti yang dikatakan oleh Kapolri.

Dia berujar, di pertemuan antara Kompolnas dengan petinggi Polri Senin (25/11) lalu, Inspketur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Imam Sudjarwo menyampaikan akan ada revisi terkait kebebasan jilbab bagi polwan.

Untuk sementara waktu, hingga Peraturan Kapolri (Perkap) yang baru keluar, polwan diminta untuk tidak dulu mengenakan jilbab. “Saya saat itu cukup kaget, karena kan pak Kapolri sebelumnya sudah mengatakan membolehkan, tapi kemudian malah dianulir, padahal sudah banyak polwan yang sekarang mulai berjilbab,” ujar wanita berkerudung ini.

Ia pun mendesak agar petinggi Mabes Polri segera merumuskan aturan yang jelas terkait penggunan jilbab bagi polwan. Dia percaya, Kapolri bisa menjaga konsistensi perkatannya dengan mengijinkan polwan berjilbab melalui TR yang lebih memberikan kelonggaran. Misalnya, dengan mengeluarkan TR yang menginstruksikan agar polwan mencontoh seragam jilbab para polisi muslimah di Polda Aceh.

“Tapi sekarang kenyataannya seperti ini, saya harap agar kawan-kawan polwan dapat bersabar, mudah-mudahan pak Kapolri tidak lama lagi mengeluarkan aturan yang jelas,” kata Hamidah.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie menjelaskan, praktik pengenaan jilbab oleh polisi wanita (polwan) yang berbeda di setiap daerah menimbulkan ketidakberaturan. Oleh karena itu, peraturan tersebut bakal ditunda hingga menunggu aturan yang jelas. Ia pun meminta masyarakat tidak mencurigai TR tersebut sebagai larangan berjilbab.

“Iya, sebetulnya bukan dilarang, namun mulai sekarang, lebih baik penggunaan jilbab nanti dulu ditunggu sampai ada aturan pasti dari pak Kapolri dan turunnya anggaran dari Komisi III,” kata Ronny, Jum’at (29/11).

Sebelumnya, sebuah Telegram Rahasia (TR) bertanggal 28 Nopember 2013 mengimbau kepada polwan untuk tidak terlebih dahulu berjilbab sebelum anggaran penyediaan hijab disediakan oleh parlemen. Selama aturan jilbab belum selesai dirumuskan, polwan diminta untuk tidak dulu menggunakan jilbab selama berdinas. TR ini sendiri ditandatangani oleh salahsatu pejabat Mabes Polri, Wakapolri Komjen Oegronseno. [AM/Rol/bersamadakwah]