"Korupsi itu bukan delik aduan. Jadi ketika ada temuan seperti BPK, maka KPK harus ambil tindakan. Jangan lambat," kata Ketua Fakta, Azas Tigor Nainggolan, di Jakarta.
Tigor mengatakan, hasil audit BPK bisa dijadikan sebagai informasi awal untuk mulai melakukan penyelidikan. Dari temuan BPK, harusnya bisa diteruskan hingga ke penyidikan oleh KPK.
Ia melihat ada upaya tebang pilih yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus korupsi. Ini terlihat dari lambatnya respon terhadap audit BPK oleh KPK.
"Mengapa KPK cepat bertindak untuk kasus di Riau, Kalimantan Tengah, Banten, Jabar, sampai Papua, tetapi untuk yang di depan mata seperti DKI Jakarta, malah kurang responsif," keluhnya.
Tigor mendesak KPK untuk menindaklanjuti temuan BPK. Ia berharap KPK tidak terpengaruh dengan tokoh-tokoh yang mungkin tersangkut kasus ini, terutama di tahun politik ini.
"Prinsip KPK tidak pandang bulu. Itu harus konsisten dipegang KPK," tegasnya.
Temuan BPK mengerucut pada indikasi korupsi senilai Rp1,54 triliun. Pos-pos kebocoran juga tersebar di berbagai dinas. (one/VIVAnews)
-----------------------------------------------------------------------------------
Posting Komentar