Ada temuan menarik terkait polemik dana aspirasi bagi seluruh anggota DPR RI. Anggota Panitia Kerja (Panja) Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi, John Kenedy Aziz menyebutkan kalau sebagian besar usulannya ternyata dari PDIP, partai pengusung Jokowi.
John Kennedy mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Fraksi PDI Perjuangan dan Nasional Demokrat (Nasdem) yang menolak program tersebut dan mencitrakan diri sebagai pahlawan penyelamat uang rakyat.
Ditemui usai sidang paripurna DPR, Selasa (23/6), John mengatakan sampai tadi malam dirinya masih bersama-sama dengan politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno dan Bachtiar Ali dari Nasdem membahas perumusan rancangan peraturan DPR tentang UP2DP.
“Terus terang ketika malam ketok palu bahwa rancangan sudah selesai, kami bersyukur dan berharap bahwa itu akan berjalan dengan lancar. Tapi apa yang terjadi, ketika pleno di baleg pagi tadi ada 3 fraksi menolak rancangan peraturan UP2DP itu,” kata John.
Ketiga fraksi yang menolak itu yakni PDI Perjuangan, Nasdem dan Hanura. Fraksi ini menilai dana aspirasi tidak sejalan dengan fungsi DPR. Padahal, menurut John, peraturan DPR tentang UP2DP yang akhirnya disahkan itu sebagian besar adalah buah pikiran politikus PDIP.
“Padahal rancangan itu sendiri, mungkin 50 persen lebih itu masukan yang kami terima dari kawan-kawan PDIP. Mereka memberikan kontribusi saat penyusunan rancangan peraturan UP2DP,” ungkap politikus asal Sumbar itu.
Menurut John Kenedy, UP2DP itu program yang baik karena bermanfaat langsung untuk rakyat. “Uangnya juga bukan di tangan kami, bukan anggota dewan jadi sinterklas, semua melalui pelaksananya pemerintah dan pemda setempat,” tandasnya sebagaimana dikutip dari JPPN. (*)
Posting Komentar