Maling Teriak Maling, Ternyata Dana Aspirasi DPR Usulan PDIP

Ada temuan menarik terkait polemik dana aspirasi bagi seluruh anggota DPR RI. Anggota Panitia Kerja (Panja) Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi, John Kenedy Aziz menyebutkan kalau sebagian besar usulannya ternyata dari PDIP, partai pengusung Jokowi.

John Kennedy mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Fraksi PDI Perjuangan dan Nasional Demokrat (Nasdem) yang menolak program tersebut dan mencitrakan diri sebagai pahlawan penyelamat uang rakyat.

Ditemui usai sidang paripurna DPR, Selasa (23/6), John mengatakan sampai tadi malam dirinya masih bersama-sama dengan politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno dan Bachtiar Ali dari Nasdem membahas perumusan rancangan peraturan DPR tentang UP2DP.

“Terus terang ketika malam ketok palu bahwa rancangan sudah selesai, kami bersyukur dan berharap bahwa itu akan berjalan dengan lancar. Tapi apa yang terjadi, ketika pleno di baleg pagi tadi ada 3 fraksi menolak rancangan peraturan UP2DP itu,” kata John.

Ketiga fraksi yang menolak itu yakni PDI Perjuangan, Nasdem dan Hanura. Fraksi ini menilai dana aspirasi tidak sejalan dengan fungsi DPR. Padahal, menurut John, peraturan DPR tentang UP2DP yang akhirnya disahkan itu sebagian besar adalah buah pikiran politikus PDIP.

“Padahal rancangan itu sendiri, mungkin 50 persen lebih itu masukan yang kami terima dari kawan-kawan PDIP. Mereka memberikan kontribusi saat penyusunan rancangan peraturan UP2DP,” ungkap politikus asal Sumbar itu.

Menurut John Kenedy, UP2DP itu program yang baik karena bermanfaat langsung untuk rakyat. “Uangnya juga bukan di tangan kami, bukan anggota dewan jadi sinterklas, semua melalui pelaksananya pemerintah dan pemda setempat,” tandasnya sebagaimana dikutip dari JPPN. (*)

Sumber berita: http://satunusanews.com/…/maling-teriak-maling-ternyata-da…/

Gawat! Presiden Jokowi Restui ‘Hak Milik’ Warga Negara Asing

Seperti diberitakan koran Bisnis Indonesia edisi 24 Juni 2015, Pemerintah akhirnya menyetujui untuk membuka keran kepemilikan properti bagi warga negara asing dengan syarat tetap memperhatikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal.

Anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan kepemilikan properti di Tanah Air untuk warga negara asing (WNA) diizinkan untuk menghadapi persaingan di tingkat regional.

Menanggapi hal ini, ustadz Yusuf Mansur berkomentar di akun twitternya:

"Pemilik dana & pengusaha besar, biasanya ga mau peduli dg nasib & keberadaan penduduk lokal. Betawi, dll, habis tuh," tulisnya melalui akun @Yusuf_Mansur, Kamis (25/6). 

Selanjutnya ustadz Yusuf Mansur menulis:

Maka doanya mesti ditambah. Mdh2an semuanya baik2 aja. Yuk. Selalu positif. Tapi hendaknya tetap belajar banyak.

Mungkin negara2 yg rakyatnya pd pengen buka usaha, & bahkan beli tanah di sini, kudu ada kerjasama bilateral yg adil. Di sono, qita juga boleh.

Asing, guampaanngg banget buka bank di sini. Ini contoh aja. Tp giliran bank2 qt? Setengah mati. Tambahin bait2 doanya. Biar ada keadilan.

Welcome aja sbg warga dunia. Tp semoga ada perlindungan dari negara thd rakyat yg ga berdaya.

Ga usah sama warga ngr lain... Ini nih, misal, 1 desa, jalanannya dibagusin. Apakah lalu masyarakat desa itu bkl msh ada&menikmati? Hmmm...

Semua Kerajaan adalah milik Allah. Di LangitNya. Dan di BumiNya. Dan Allah bakal bagiin sesuka2Nya. Kpd siapa yg dikehendakiNya. So?

Persoalannya bukan ada apa dengan mereka. Bukan pada orang lain. Pemegang & pengambil keputusan. Bukan pd siapa2. Tp pd kita sendiri.

Jgn2, emang kita pantes diusir&terusir dari muka bumi... Inilah pesan saya. Kpd diri saya. Ini substansinya. Balik, & dekati Pemilik Asli.

Soal asing datag, asli. Udah ga bisa dicegah. Cepat atau lambat. Asal kita siap. Siapa tau malah jd punya supir & pembantu, bule2, hehehe.

Hegemoni asing, & kekuatan duit konglomerasi, kudu diimbangi (bukan dilawan ya, spy kalimatnya ttp positif), dg kekuatan berjamaah.

Sbg penutup, sisain lah baik sangka kpd presiden, wapres, pembantu2nya, pemerintah, negara. & Selalu doain. Salam.

Menteri BUMN Dilaporkan ke Mabes Polri

Menteri BUMN, Rini Soemarno dilaporkan ke polisi

 Ketua Indonesian Club, Gigih Guntoro melaporkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia terkait penjualan aset negara.

"Yang kita laporkan adalah kerjasama Singtel dengan Telkom," tutur Gigih di Bareskrim Polri, Jalan Trunujoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 17 Juni 2015.

Menurut dia, langkah menteri Rini dalam mengembangkan Singtel dan kerjasama dalam mengambangkan e-Goverment, dan pusat data yang berada di Singapura dapat membahayakan kedaulatan Indonesia.

Oleh karena itu, kerjasama Singtel dan Telkom dalam mengembangkan pusat data di Singapura itu harus diwaspadai.

"Kami sebagai warga negara yang taat hukum, kami memberi pencegahan bahwa jangan sampai aparat menabrak hukum itu harus segera dihentikan," paparnya.

Dengan demikian, pemberian izin yang dilakukan oleh menteri BUMN dalam pembangunan di Singapura jelas telah menyalahgunakan wewenang.

"Kami ke sini sudah menjelaskan panjang lebar kapada tim pengaduan masyarakat. Dan kami juga sudah bukti pelaporannya," ujarnya.

Rencananya, pekan ini ia akan memberikan dokumen resmi terkait kerjasama yang sudah ditandatangani menteri BUMN.

Gigih menambahkan, dalam kasus ini Rini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No.82 Tahun 2012. Pasal 26 jo Pasal 45 UU No.17 Tahun 2011.

Sutiyoso Dapat ‘Jatah’, Kok Malah Fadjroel Diledek?

Mungkin, memang beginilah nasib yang dialami Fadjroel Rachman setiap kali Jokowi berikan ‘jatah’ kepada para pendukungnya. Ledekan demi ledekan seakan tak mau berhenti ditujukan kepada pria yang sempat mencukur kepalanya sampat gundul itu.

Kali ini, Presiden Jokowi memberi ‘jatah’ Kepala Badan Intelijen (BIN) kepada Sutiyoso. Dan untuk kali ini pula, ramai para netizen seperti ‘senang’ menyerang Fadjroel dengan berbagai kata-kata di media sosial Twitter.

“Kasihan @fadjroeL ya, bener2 gak dianggap! Padahal jasanya besar buzzerin Jokowi di medsos. #ibakita,” kicau dari salah satu akun netizen, @SangPemburu99

Kemudian, ada netizen yang juga sangat menyayangkan mengapa sampai sekarang Fadjroel belum juga dapat ‘jatah’ dari Jokowi. Ia pun mengakui, jasa beliau sangatlah besar kepada Jokowi.

“@fadjroeL << itu memiliki jasa besar di dunia medsos bagi JKW. Sebab, sesalah apapun tindakan JKW pasti dibelanya,” tulis akun @OposisiRakyat.

Berbeda dengan netizen lain, netizen ini yang mengklaim Fadjroel sudah dapat ‘jatah’.“..@fadjroeL ud dpt kok.. jd tim follow up pelayanan gangguan PLN.. kantornya di rumah..,” tulis akun @doviaric yang seperti meledek Fadjroel.

Ledekan juga datang dalam bentuk lelucon yang menyatakan bahwa Fadjroel menjadi korban dari janji palsu.“Si panjul (Fadjroel-ed) di kasih janji palsu saja sdh senang,” tulis akun @Aliwardh seperti menghibur, namun sejatinya meledek.

Begitulah sebagian netizen menyindir Fadjroel setelah Presiden Jokowi tunjuk Sutiyoso menjadi Kepala BIN.“Om Fadjroel, yang sabar ya…”

Penulis: JK Sinaga
Sumber: Nyatnyut

Heboh Pengaturan Skor Untuk Tutupi Kegagalan Menpora Raih Target 2 Besar SEA Games?

Ranah pemberitaan media mulai ramai oleh opini adanya Mafia pengaturan Skor pada saat Semifinal dan Final Sepakbola Sea Games 2015 Singapura. Diluar opini tersebut sebenarnya ada sebuah fakta yang akhirnya tertutupi yaitu terkait kegagalan Indonesia memenuhi target dua besar dalam Sea Games kali ini.

Menpora telah menargetkan Indonesia untuk meraih posisi akhir dua besar, target yang dikatakan Imam Nahrawi sebagi target yang tidak muluk dan sudah pasti bisa dicapai karena masa persiapan yang dinilai cukup, dan sudah dalam waktu 6 bulan pengawasan Kementeriannya. Fakta akhirnya ternyata Indonesia gagal memenuhi targetnya, dan hanya berhasil menempati posisi ke 5 dalam daftar raihan Medali peserta Sea Games 2015.

Ketika fakta kegagalan Indonesia memenuhi targetnya dalam Sea Games kali ini, tiba tiba muncul lah opini terkait informasi adanya Mafia pengaturan skor dalam pertandingan semifinal dan final Sepkabola yang dijalankan Timnas Indonesia U23.

Satu hal penting dalam sebuah pembangunan opini untuk mengalihkan adalah bukankah ini domain wilayah hukum KPK walau ‘katanya’ sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan katanya bukti bukti yang lengkap; artinya akan terlihat lebih serius ketika hal ini secara resmi dilaporkan ke KPK dan pada saat pelaporan tersebut dilakukan konpress bersama di KPK.

Niat mulia memberantas mafia sepakbola itu pun harus lepas dari kepentingan politis, kalau mau fair seperti sebuah pertandingan Olahraga, buktikan bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan hukum negatif artinya hanya berdasarkan katanya opini yang dibangun.

Laporkan ketua umum PSSI atau para pengurus PSSI ke KPK atau ke Kepolisian, seandai ditemukan adanya indikasi praktek Mafia.

Jangan melempar hukum negatif, yaitu hukum yang dibangun berdasarkan opini katanya, dan hal tersebut dengan sendirinya memberikan kesan adanya kepentingan politis juga.

Sumber: fahreenheat