 |
| Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo |
Jakarta - Heboh Bunda Putri yang belakangan ramai diperbincangkan mengingatkan sebutan yang sempat populer di masyarakat tentang Sengkuni. Tokoh pewayangan ini diperkenalkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Tokoh pewayangan Sengkuni yang dipopulerkan Anas saat menghadapi masa-masa kritis awal Februari lalu dalam merespons kemelut internal Partai Demokrat seolah terkonfirmasi dengan peristiwa yang muncul akhir-akhir ini seperti sosok Bunda Putri.
Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mendokumentasikan berbagai peristiwa yang terjadi di seputar Istana dengan meluncurkan buku "Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni", Rabu (23/10/2013) di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
Menurut Bambang ulah Sengkuni tampak dalam berbagai kebijakan presiden yang menimbulkan polemik di tengah publik. Ia menyebutkan kebijakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Mahkamah Konstitusi. "Lahirnya Peprpu MK tidak lepas dari campur tangan Sengkuni. Akibatnya ada dua versi Perppu," ujar Bambang dalam diskusi buku yang juga dihadiri mantan Ketua MK Mahfud MD, Tjipta Lesmana dan Irman Putra Sidin.
Bambang menuturkan SBY dalam kurun waktu lima tahun pertama di masa pemerintahan pertamanya menampilkan sosok yang tenang, terukur dan terarah. Menurut dia, saat ini Indonesia kehilangan sosok presiden seperti lima tahun pertama. "Karena para pembantu presiden melakukan manuver yang bertujuan untuk menyenangkan SBY. Namun mengakibatkan SBY mati gaya," papar Bambang.
Sementara mantan Ketua MK Mahfud MD menyebutkan, Sengkuni merupakan sosok yang mencari keuntungan dari pejabat tinggi. Menurut dia, sepanjang perjalanan pemerintahan disinyalir terdapat permainan Sengkuni. "Seperti Perppu dibagi secara resmi saat di Yogyakarta oleh Staf Kepresidenan tetapi yang masuk lembaran negara justru berbeda," kata Mahfud.
Mahfud juga menyinggung soal pernyataan dia tentang mafia narkoba di Istana. Menurut dia, saat dirinya menyampaikan pernyataan tersebut dalam konteks pemberian grasi terhadap Corby. "Saya mengatakan jangan-jangan benar dugaan orang, ada mafia narkoba di Istana," ujar Mahfud.
Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin mengatakan lembaga kepresidenan harus hati-hati. Menurut dia, keberadaan Sengkuni di lembaga kepresidenan tidak bisa ditolak. "Lembaga Kepresidenan menjadi magnit Sengkuni. Karena banyak urusan di Istana. Hal yang terkecil tidak terjangkau oleh Presiden," kata Irman.
Menurut dia, lembaga kepresidenan harus dibentuk secara kuat untuk menjamin kekebalan agar virus Sengkuni tidak masuk kepada kebijakan negara. Menurut dia, keberadaan Sengkuni tidak bisa disederhanakan dalam struktur kelembagaan negara. "Sengkuni ada karena kekuatan informal," sebut Irman.
Posting Komentar