Menko Polkam "Marah" Pada Staf Ahli Wapres, Ini SMS-nya ...

Menko Polkam Joko Suyanto bantah keras ucapan Dewi Fortuna Anwar

Jakarta, - Pemerintah Indonesia membantah pernyataan Staf Ahli Wakil Presiden, Dewi Fortuna Anwar, bahwa suatu persetujuan mengenai pertukaran pencari suaka sedang dibahas dengan Australia. Menko Polkam Djoko Suyanto mengatakan kepada media Australia, ABC bahwa Dewi Fortuna Anwar bukan "orang yang berwenang" bicara isu ini.

Sebelumnya, seperti diberitakan beberapa media pagi ini, Staf Ahli Wakil Presiden Dewi Fortuna Anwar mengatakan, pembahasan sedang berlangsung mengenai pertukaran pencari suaka yang diselamatkan oleh kapal-kapal Australia dengan pengungsi yang berada di pusat-pusat detensi di Indonesia. Wapres Boediono saat ini tengah berkunjung ke Australia dan diagendakan bertemu PM Tony Abbott hari ini.

Djoko Suyanto menambahkan, ia telah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pejabat yang berwenang untuk isu ini, dan sejauh ini tidak ada persetujuan mengenai pertukaran pencari suaka dengan Australia. Dalam sebuah statemen yang dikirim kepada ABC lewat SMS, ia menjelaskan posisi Indonesia tentang pencari suaka.

Berikut Butir-butir SMS Djoko Suyanto kepada ABC:

1. Tujuan para pencari suaka ini adalah Australia, BUKAN Indonesia.

2. Pemerintah Indonesia juga mengalami problem yang sama tentang pencari suaka, yang bertujuan pergi ke Australia. Saat ini banyak dari mereka ditahan di pusat detensi imigrasi Indonesia.

3. Setiap negara mempunyai pusat detensi sendiri untuk pencari suaka, jadi pencari suaka seharusnya dibawa ke pusat detensi masing-masing negara untuk pemrosesan lebih jauh.

4. Adalah modus operandi para pencari suaka itu untuk minta diselamatkan oleh kapal-kapal Australia - karena Australia adalah negara tujuan mereka, BUKAN Indonesia.

5. The Jakarta Declaration 2013, yang dihadiri oleh kedua Menteri Luar Negeri terkait, mengenai isu pencari suaka, mengharuskan keterlibatan negara-negara asal pencari suaka, bukan hanya keterlibatan negara-negara transit.

6. Pemerintah Indonesia juga telah membentuk satuan tugas laut dan darat untuk operasi pencegahan dan penegakan hukum.

7. Kebijakan Pemerintah Indonesia ini telah dijalankan sejak Pemerintahan Australia terdahulu.

Pekan lalu Djoko Suyanto mengatakan, posisi Indonesia mengenai pencari suaka masih tetap sama sejak Pemerintahan PM Rudd dan tidak akan berubah di bawah Pemerintahan PM Tony Abbott. Dalam SMS lainnya, ia juga mengatakan, Indonesia "tidak pernah menyetujui" keinginan dan kebijakan Australia mengenai masalah ini. (MSR/ABC)
-------------------------------------------------------------------------------------

Solusi smart berinvestasi dan berbisnis bersama Ustd.Yusuf Mansur