ibas
Permintaan datang dari Firman Wijaya. Kuasa hukum mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), terkait kasus korupsi Hambalang.
Posisi Ibas sebagai Sekjen partai, dinilai memiliki informasi yang penting terkait dengan dugaan mengalirnya dana Hambalang ke Kongres Partai Demokrat tahun 2010 lalu.
"Melihat bukti-bukti yang terkait dengan keberadaan pak Ibas mestinya juga. Kalau ini menjadi rangkaian peristiwa yang perlu dalam pengungkapan kasus Hambalang ini kaitan kongres," kata Firman di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/11).
Menurut Firman, dalam kasus tersebut KPK harus bersikap adil, yakni dengan memeriksa pihak-pihak terkait meskipun pihak tersebut merupakan keluarga atau orang dekat penguasa.
"Saya hanya mengatakan kita perlu fair, jangan ada special treatment. Itu saja. Kan kita percaya dengan KPK tapi amat sangat kita sayangkan ketika pencarian jejak Machfud Suroso tapi kan ada juga jejak edhie baskoro disini," ungkapnya.
Hal itulah yang sangat disayangkan oleh Firman. Menurutnya, KPK terkesan diskriminatif. Untuk itu, dirinya pun meminta KPK segera menjelaskan dari KPK.
"Kami anggap ada persoalan serius dengan special treatment ini kepada kelompok tertentu atau orang tertentu," tutupnya. (pm/okezone)
----------------------------------------------------------------------------------
"Melihat bukti-bukti yang terkait dengan keberadaan pak Ibas mestinya juga. Kalau ini menjadi rangkaian peristiwa yang perlu dalam pengungkapan kasus Hambalang ini kaitan kongres," kata Firman di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/11).
Menurut Firman, dalam kasus tersebut KPK harus bersikap adil, yakni dengan memeriksa pihak-pihak terkait meskipun pihak tersebut merupakan keluarga atau orang dekat penguasa.
"Saya hanya mengatakan kita perlu fair, jangan ada special treatment. Itu saja. Kan kita percaya dengan KPK tapi amat sangat kita sayangkan ketika pencarian jejak Machfud Suroso tapi kan ada juga jejak edhie baskoro disini," ungkapnya.
Hal itulah yang sangat disayangkan oleh Firman. Menurutnya, KPK terkesan diskriminatif. Untuk itu, dirinya pun meminta KPK segera menjelaskan dari KPK.
"Kami anggap ada persoalan serius dengan special treatment ini kepada kelompok tertentu atau orang tertentu," tutupnya. (pm/okezone)
----------------------------------------------------------------------------------
Solusi smart berinvestasi dan berbisnis bersama Ustd.Yusuf
Mansur
Posting Komentar