Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Walaupun, pemprov mendapat perlawanan dari mereka. Pemprov tetap tak mengurungkan niatnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan jajarannya makin tak gentar untuk merelokasi PKL ke dalam gedung pasar tradisional yang telah ada. Bahkan, dia mengancam akan memenjarakan PKL yang tidak mau dipindahkan.
Ancaman pria yang akrab disapa Ahok ini mendapat kecaman dari Asosiasi PKL DKI Jakarta. Kebijakan Ahok dinilai salah kaprah karena tidak memperhatikan nasib para PKL itu sendiri.
"Satu-satunya cara agar PKL mau pindah, ya harus dipindahkan ke tempat yang ada pembelinya. Tidak ada pembeli, ya tidak solutif," ujar Ketua Asosiasi PKL DKI Jakarta, Hoiza Siregar, ketika dihubungi Metrotvnews.com, Jakarta, Rabu (17/7).
Sebagian masyarakat memilih menjadi PKL, lanjutnya, karena memiliki modal kecil untuk berdagang. Ketika PKL tidak mendapat pembeli, mereka tak dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya.
"Walau tujuan (penertiban) untuk sebagian dari masyarakat umum yang lain, agar indah. Lebih baik tidak usah berindah-indah tapi tidak lapar. Indah kan tidak berkaitan dengan lapar. Tapi kalau soal ada tidaknya pembeli, lain soal," kata dia.
Hoiza menilai tempat yang akan dijadikan tempat relokasi bagi PKL Tanah Abang, di Blok G, tidak mendukung kebutuhan PKL. Tempat itu sudah menjadi tempat relokasi untuk PKL sejak Sutiyoso menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, karena tak kondusif, PKL memilih keluar dari blok tersebut. Seharusnya, kata dia, Ahok dan pasangannya belajar dari kasus itu.
"Sudah lagu lama. Ketika pemerintahan Sutiyoso, PKL dipindah ke blok G. Tapi tempat itu kurang pembeli, gelap, tidak ada lampu, tidak difasilitasi, tidak ada pendampingan," jelas Hoiza.Metrotvnews.com.
Posting Komentar