JENEWA. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menuntut 'rezim kudeta' Mesir untuk menjelaskan dasar hukum penahanan presiden Mursi bersama tim kepresidenannya.
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Navi Pillay melalui juru bicara resmi Robert Colville di Jenewa mengatakan bahwa pihaknya telah meminta penguasa Mesir secara khusus untuk memberikan nama-nama orang yang masuk daftar perintah penangkapan terkait kudeta 3 Juli lalu. Selain itu penguasa transisi Mesir juga diminta mengidentifikasi siapa saja yang masih ditahan, menjelaskan dasar hukum penerbitan daftar penangkapan berikut alasan hukum penahanan Presiden Mursi bersama tim kepresidenannya.
Pillay juga meminta laporan tentang pembentukan Tim Investigasi oleh pemerintah sementara Mesir atas kasus "Subuh Berdarah" di depan Mabes Garda Republik 8 Juli lalu yang telah menyebabkan terbunuhnya lebih dari 51 jiwa.
Permintaan ini diajukan Pillay di sela-sela pertemuan dengan Dubes Mesir di Jenewa minggu lalu dan juga menyampaikan dalam bentuk surat kepada pemerintah Mesir dua hari setelah pertemuan tersebut.(chan)
SINAIOnline
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Navi Pillay melalui juru bicara resmi Robert Colville di Jenewa mengatakan bahwa pihaknya telah meminta penguasa Mesir secara khusus untuk memberikan nama-nama orang yang masuk daftar perintah penangkapan terkait kudeta 3 Juli lalu. Selain itu penguasa transisi Mesir juga diminta mengidentifikasi siapa saja yang masih ditahan, menjelaskan dasar hukum penerbitan daftar penangkapan berikut alasan hukum penahanan Presiden Mursi bersama tim kepresidenannya.
Pillay juga meminta laporan tentang pembentukan Tim Investigasi oleh pemerintah sementara Mesir atas kasus "Subuh Berdarah" di depan Mabes Garda Republik 8 Juli lalu yang telah menyebabkan terbunuhnya lebih dari 51 jiwa.
Permintaan ini diajukan Pillay di sela-sela pertemuan dengan Dubes Mesir di Jenewa minggu lalu dan juga menyampaikan dalam bentuk surat kepada pemerintah Mesir dua hari setelah pertemuan tersebut.(chan)
SINAIOnline
Posting Komentar